"Alihkan Dana Proyek Infrastruktur Tol Tanggul Laut Semarang-Demak unuk Dana Kemanusiaan Penggulangn Covid-19"

06 April 2020

Siaran Pers 

"Alihkan Dana Proyek Infrastruktur Tol Tanggul Laut Semarang-Demak unuk Dana Kemanusiaan Penggulangn Covid-19"

Semarang (6 April 2020, Hari Nelayan Sedunia), Koalisi Pesisir Semarang telah melakukan penelitian kolaboratif/trans-disipliner (akademisi, aktivis LSM, dan warga) dan inter-disipliner (hukum,tata ruang, teknik, ekonomi, geografi, politik, hidreogeologi) terhadap Proyek Tanggul Tol Laut Semarang Demak (TTLSD). “Penelitian ini kami lakukan sejak April 2019 – Maret 2020 (9 bulan) dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, kajian dokumen dan diskusi”, demikian disampaikan Bosman Batubara anggota tim peneliti pada konperensi pers on-line yang diselenggarakan Koalisi Pesisir Semarang.  

Mila Karmilah, dosen perencanaan wilayah dan tata ruang dari Universitas Sultan Agung mengatakan TTLSD tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maupun Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) “Dengan demikian, terkait kedudukan hukum, proyek ini tidak dapat dibenarkan secara normatif. Ketidaksinkronan ini adalah penerabasan terhadap peraturan penataan ruang, dan dapat dilihat sebagai bentuk pembangkangan hukum (obstruction of justice), dan tindakan sewenang-wenang”. Selain itu project ini akan melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan lingkungan baik ketidakadilan distributif, prosedural, geografis dan ekologis, demikian ditandaskan Hotmauli Sidabalok, dosen Fakultas Hukum Universtas Katollik Soegijapranata. 

Cornelus Gea, dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang menambahkan bahwa ditemukan 6 (enam) kelemahan dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), yaitu: (a) Analisis sempit, kurang memadai untuk Proyek Strategis Nasional dengan cakupan wilayah-budaya dan ekosistem seluas/sekelas/sekompleks Kawasan Pesisir Kendal Semarang Demak; (b) Konsultasi publik tidak melibatkan kelompok kritis; (c) Kondisi amblesan tanah, kesejarahan banjir rob di Semarang, dan potensi perubahan arus laut tidak secara memadai dianalisis. Misalnya, salah satu penyebab amblesan tanah adalah pembebanan, proyek TTLSD itu sendiri akan menambah beban baru, dan artinya bisa memperparah amblesan tanah, dan ujungnya bisa memperparah banjir rob. Contoh lain, abrasi pantai; ANDAL tidak mengidentifikasi potensi perubahan arus laut yang akan terjadi ke kawasan Kendal dan Demak. Kalau arus laut semakin kuat ke kedua kawasan itu, maka abrasi pantai di sana akan semakin parah; (d) kurang menganalisis dampak hilangnya mata pencaharian nelayan seperti petambak udang; (e) kurang menganalisis dampak hilangnya akses masyarakat terhadap kawasan sempadan pantai; (f) tidak detil dalam hal sumber material urugan. 

Bosman Batubara yang melakukan survei bersama tim di wilayah utara dan selatan kurva TTLSD (selatan: Desa Morosari, Tonosari, dan Sriwulan; utara: Kampung Tambak Lorok, dan beberapa Kampung di Demak seperti Sidogemah, Bedono, Tambakbulusan, dan Surodadi) mengatakan dapat melihat pola yang jelas. “Kawasan yang berada di sebelah selatan kurva TTLSD akan terlindungi, sementara kawasan yang berada di sebelah utara kurva TTLSD diperkirakan akan mengalami dampak parah, terutama berupa banjir rob dan abrasi pantai, karena konstruksi fisik TTLSD akan membuat arus lebih deras ke kawasan-kawasan yang tidak terlindungi. Nelayan yang berada di utara kurva memahami potensi risiko TTLSD terhadap mereka, baik risiko atas mata pencarian sebagai nelayan, maupun potensi rob yang akan meningkat”.  

Menurut Mila, hal seperti ini dapat terjadi karena partisipasi masyarakat diketahui rendah dalam perencanaan proyek (mayoritas tidak tahu, yang mengetahui memperoleh informasi dari jagongan, pasar dan tetangga). “Partisipasi rendah dapat mengarah pada pembangunan yang timpang, ketimpangan spasial dapat terjadi: melindungi satu kawasan dengan mengorbankan kawasan lain”, tandas Mila.  

 

Hotmauli Sidabalok, pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijaparanta mengkhawatirkan proyek TTLSD tidak akan mampu menghadirkan keadilan prosedural, substantif, dan distributif. Keadilan geografis juga akan terjadi misalnya karena proyek ini akan menguntungkan sebagian wilayah dan merugikan wilayah lainnya. 

Di luar berbagai permasalahan yang sudah dipaparkan di atas Hotmauli mewakili Koalisi mendorong pemerintah untuk mengalihkan dana proyek infrastruktur seperti TTLSD ini untuk dana kemanusiaan penanggulangan COVID-19. “sebaiknya berbagai proyek infrastruktur dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), ditinjau ulang, dan pemerintah fokus pada penanganan wabah Covid-19” demikian disampaikan Hotmauli.  

 

INFORMASI LEBIH LANJUT: 

Cornelus Gea (085727005445) 

Paparan lengkap Klik di sini untuk unduh

 

Koalisi Pesisir Semarang: 

1) Lembaga Bantuan Hukum Semarang 2) Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air 3) DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia/KNTI Kota Semarang 4) Amrta Institute for Water Literacy 5) Rujak Centre for Urban Studies 6) Abdul Ghoffar 7) Marthin Hadiwinata 8) Bosman Batubara (IHE-Delft Institute for Water Education) 9) Mila Karmilah (Unissula) 10) Bagas Yusuf 11)Henny Warsilah (LIPI) 12) Ivan Wagner 13) Dr. Ir. Nelwan Dipl. H.E. 14) Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) 15) Hotmauli Sidabalok (PMLP-UNIKA SOEGIJAPRANATA) 16) Legal Resource Centre untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) 17) Komunitas Pekakota 18) Syukron Salam 19) Amrizarois Ismail (Bintari) 20) Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) 21) Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)

Categories : Siaran Pers

Bagikan

Comment

Berita Utama